oleh

Soal Pengurusan STNK BPKB, Kasubdit Regident Ditlantas Polda Sulsel Akan Menindak Personel Jajaran Jika Bekerja Diluar Ketentuan

PAPARAZZIINDO.COM – Untuk pengurusan pengesahan atau pergantian STNK 5 tahun di Kantor Samsat, Kasubdit Regident Ditlantas Polda Sulsel, AKBP Erwin Syah, mengajak kepada masyarakat agar mengurus sendiri dan mendatangani langsung Kantor Samsat terdekat dan Kantor Pelayanan BPKB dalam pengurusan pengesahan atau pergantian STNK 5 tahun, tanpa melalui perantara.

Hal tersebut patut diapresiasi terlebih dalam pengurusan STNK, kata Erwin Syah, jangan melalui perantara. Mengingat kami telah menerapkan pelayanan yang merupakan abreviasi dari PREdiktif, responSIbilitas dan transparanSI berkeadilan yang kami berikan ke masyarakat sebagai konsep Polri yang PRESISI.

“Namun jika dalam pelayanan yang ada dalam jajaran Regident Ditlantas Polda Sulsel ada personel yang bekerja di luar dari ketentuan, kami tak segan-segan mengambil tindakan, jika perlu melakukan pemeriksaan,”tegasnya. Jum’at (13/05/2022).

Erwin menjelaskan, terkait biaya proses pengurusan BPKB dan STNK, hal itu sudah diatur dalam PP No 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

“Dalam aturan penerapan PNBP tersebut jelas untuk biaya BPKB kendaraan roda empat atau lebih senilai Rp 375 Ribu, roda dua atau tiga Rp 225 Ribu.

Sementara biaya STNK untuk kendaraan bermotor roda dua atau roda tiga tarifnya Rp 100 ribu dan untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih tarifnya Rp 200 ribu,”ujarnya.

Lanjut disampaikannya terkait aturan baru mengenai syarat kartu BPJS untuk pengurusan SIM dan STNK benar adanya, namun Kasubdit Regident Ditlantas Polda Sulsel belum bisa memastikan kapan mulai diberlakukan di internal Ditlantas Polda.

“Kami masih menunggu dari Korlantas Polri secara Nasional terkait waktu pemberlakuan di Ditlantas Polda Sulsel, namun sebelum aturan ini resmi diberlakukan, Dirlantas Polda Sulsel akan lakukan dulu sosialisasi kepada masyarakat atau pemohon. Agar masyarakat mengetahui aturan ini saat sudah diberlakukan,”tutupnya via WhatsApp. (Yudha).

Facebook Comments