Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sinjai, Drs. H. Muhammad Irvan, M.Si. (foto : istw)
SINJAI, Paparazziindo.com — Selain langkah pencegahan, keseriusan pemerintah dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak secara ekonomi akibat Pandemi Covid-19 terus dilakukan.
Di Kabupaten Sinjai sendiri, penyaluran bantuan berupa paket sembako terhadap masyarakat kurang mampu atau miskin mulai bergulir.
Salah satunya yang telah sukses tersalurkan baru-baru ini adalah bantuan 700 paket sembako dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Sosial Sinjai.
Namun dari penyaluran bantuan tersebut, masih juga dinilai belum tepat sasaran sesuai data penerimanya. Hal ini ditegaskan oleh Wakil Bupati Sinjai, Hj. Andi Kartini Ottong sebagaimana diberitakan media ini sebelumnya.
Setelah santer diberitakan terkait penegasan Wabup Sinjai yang mengkritisi data penerima bantuan yang tidak tepat sasaran, salah satu Anggota DPRD Sinjai dari Fraksi Nasdem, Andi Jusman, merasa heran dengan sikap Wabup Sinjai tersebut.
“Wabup jangan hanya ngomel, tapi langsung bertindak panggil instansi terkait. Kesemrawutan data itu adalah bahagian dari sistem yang tidak benar dan amburadul. Sebagai Wabup, dia harus paham tugas dan tanggungjawabnya,” ucap Andi Jusman yang dikutip media strategi.
Kontroversi akan carut marutnya data kemiskinan bagi penerima Bantuan Sosial di Sinjai dan polemik antara Wabup dan Anggota DPRD Sinjai ini, kemudian ditanggapi serius Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Sinjai.
Menurut Ketua Divisi Advokasi Keuangan Daerah Kopel Sinjai, Zulkarnain, carut marutnya data kemiskinan di Sinjai, dikarenakan kurang seriusnya Pemerintah Daerah dalam mengupdate data.
“Terkait komentar Andi Jusman di media tentang kesemrawutan data itu adalah bahagian dari sistem yang tidak benar dan amburadul, kami Kopel Sinjai mempertanyakan kinerja DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap Pemkab Sinjai,” tegasnya, Senin (27/4/2020).
Semestinya, kata Zulkarnain, Anggota DPRD tersebut tidak melakukan komentar di media, akan tetapi secepatnya melakukan hearing setelah melihat polemik soal data miskin, karena komentar tersebut menunjukkan kualitasnya bahwa dia tidak memahami fungsinya sebagai Anggota DPRD.
“Harusnya DPRD melakukan hearing dengan istansi terkait. Jika perlu, memanggil Bupati Sinjai untuk meluruskan atau menyelesaikan data masyarakat miskinannya yang selalu simpang siur,” bebernya.
Terpisah, Kepala Dinas Sosial Sinjai, H. Muhammad Irvan yang ditemui di ruang kerjanya mengatakan, perbaikan data bagi penerima Bansos untuk masyarakat miskin diupayakan rampung secepatnya.
“Soal kesalahan data penerima bantuan, itu sementara kami perbaiki. Data yang kita pakai kemarin memang yang sebelumnya ada, sebagaimana data tersebut kami terima, hasil dari musyawarah tertinggi di desa,” ucapnya.
Ketika ditanya kapan tersalurkan bantuan paket sembako yang bersumber dari APBD Sinjai?. Mantan Kepala BPKAD Sinjai ini mengaku, belum mengetahui secara pasti.
“Yang pastinya akan disalurkan dalam waktu dekat setelah data-data penerimanya rampung, termasuk data UKM yang terkena dampak Covid-19 di Diskopnaker, Disperindag, Dishub, dan lainnya. Jadi setelah rampung, penyalurannya melalui Dinsos. Jika dirupiahkan, bantuan sembako perpaketnya ini senilai Rp.200 Ribu,” tutupnya. (Red)
