oleh

Sekda : SK Suratman Direktur PDAM Sinjai Sah, Inspektorat Sebut Cacat Prosedur

PAPARAZZIINDO.COM. SINJAI – Terkait aspirasi masyarakat soal beberapa tuntutan permasalahan di PDAM Sinjai, salah satunya soal legalitas Surat Keputusan (SK) mantan Direktur Utama (Dirut) PDAM, Suratman periode 2018-2023 yang dianggap tidak sesuai prosedur.

Anggota DPRD Sinjai sebagai wakil rakyat penerima aspirasi masyarakat, melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Rapat Kantor DPRD Sinjai, terkait hal tersebut, Senin (31/5/2021)

RDP dipimpin Wakil Ketua DPRD Sinjai, Sabir dihadiri oleh Ketua DPRD, Lukman Arsal, Sekda Sinjai, Akbar Mukmin, Inspektur Inspektorat, Andi Adeha, Kepala Bagian Hukum Setda, Muhtar dan Plt Kabag Ekonomi, mantan Dirut PDAM Sinjai, Suratman dan sejumlah anggota DPRD serta masyarakat pembawa aspirasi.

Sabir menyampaikan aspirasi lainnya selain SK ,yaitu mengenai jasa pengabdian yang belum terbayarkan atau pesangon kepada Direktur PDAM Suratman periode 2018-2019 dan dugaan gratifikasi 20 juta rupiah.

Terkait hal tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekda) Sinjai, Akbar menyampaikan, mengenai legalitas SK pengangkatan kembali untuk Suratman sebagai Direktur PDAM periode 2018-2023, telah melalui proses, dan sesuai prosedur berdasarkan dengan SK Bupati Sinjai yang telah ditandatangani oleh Plt Bupati Sinjai saat itu dan sah secara Undang-undang,”Jelasnya.

Hal senada disampaikan pula oleh Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setda Kabupaten Sinjai, Muhtar dan Plt Kabag Ekonomi, menyampaikan, legalitas SK Direktur PDAM periode ke dua Tahun 2018-2023 atas nama Suratman, dianggap sah dan sesuai prosedur.

Sementara menurut Inspektur Inspektorat Kabupaten Sinjai, Andi Adeha menyampaikan SK Suratman tersebut tidak sah atau cacat prosedur, disebabkan salah satunya Suratman tidak menandatangani kontrak kinerja sesuai yang tercantum dalam peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2018 ayat 4, yang mengharuskan menandatangi kontrak kerja.

“Pada ayat 4 Permendagri No. 37 Tahun 2018, menyebutkan dalam hal mengangkat kembali anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja, dan ayat 5 tentang Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dilakukan sebelum kembali menjadi anggota Direksi,” Ungkapnya.

“Selain itu, Direktur PDAM periode 2018-2023 sebelum diangkat menjadi Direktur tidak menyampaikan dokumen kontrak kinerja dan realisasi kinerja periode sebelumnya tahun 2014-2018 yang akan menjadi penilaian bagi pengambil kebijakan sebelum diangkat kembali menjadi Direktur PDAM Sinjai,”Urainya.

Setelah mendengar penjelasan yang berbeda dari perwakilan Pemkab Sinjai, Wakil Ketua DPRD Sinjai, Sabir meminta apabila ditemukan ada unsur pelanggaran administrasi harus diproses sesuai mekanisme dan ditujukan kepada Inspektorat sebagai pengawas Internal. Jika ditemukan unsur pidana harus bekerja sama dengan aparat terkait,” Katanya.

Anggota DPRD Sinjai, Andi Wahyu. (Foto : Elang)

Sedangkan Andi Wahyu anggota DPRD Sinjai, mengatakan, ” Soal perbedaan pendapat dari perwakilan Pemkab Sinjai, terkait legal atau ilegal SK yang dipegang Suratman, menyarankan untuk di PTUN-kan, namun jika SK itu ilegal, Suratman harus mengembalikan semuanya, termasuk gaji yang pernah diterimanya.

(Elang)

Facebook Comments