oleh

PN Makassar Putus Dua Terdakwa Kasus Tipikor Pembangunan Trotoar di Sinjai Terbukti Bersalah

PAPARAZZIINDO.COM. MAKASSAR — Sidang perkara tindak pidana korupsi (Tipikor) Pembangunan Trotoar Jalan Persatuan Raya, Kabupaten Sinjai tahun anggaran 2018 di Pengadilan Negeri (PN) Makassar dengan dua orang terdakwa SY (Kontraktor) dan AZ (PPK / Mantan Kabid Bina Marga PUPR Kabupaten Sinjai), terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah, putusannya dibacakan majelis hakim, Rabu (19/05/2021).

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai, Ajie Prasetya melalui rilis yang dikirim Via WhatsApp ke Redaksi Paparazziindo.com, Rabu (19/5/2021).

Pada pembacaan putusan yang dihadiri Jaksa Penuntut Umum (JPU) Juanda Maulud Akbar, SH. Majelis hakim memutuskan; (1). SY tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (2).Selanjutnya, membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaaan primair tersebut.

Sedangkan pada putusan dakwaan Subsidair menyatakan SY telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidair.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menjatuhkan pidana terhadap SY berupa pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan; (4).Menetapkan agar Terdakwa Membayar Denda sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh juta rupiah) Subsider 2 (dua) bulan kurungan. 5.Menghukum pula Terdakwa dengan membayar uang pengganti sebesar Rp. 79 juta.

Sementara terdakwa AZ dalam putusan Dakwaan primair, menyatakan (1) AZ tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(2). Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut.

Sementara pada putusan Dakwaan Subsidair, menyatakan AZ telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidair.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(3).Menjatuhkan pidana terhadap AZ berupa pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan; (4).Menetapkan agar Terdakwa Membayar Denda sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah) Subsider 2 (dua) bulan kurungan.

(5).Menghukum pula Terdakwa dengan membayar uang pengganti sebesar Rp. 79 juta

Terhadap putusan tersebut para terdakwa dan penasihat hukum menyatakan fikir -fikir. Jaksa Penuntut Umum Juanda Maulud Akbar S.H menyatakan fikir-fikir. (*)

(Red)

Facebook Comments