oleh

Pertamini “Menjamur” di Sinjai Tanpa Izin Usaha Resmi, Kepala PMPTSP : Itu Ilegal

PAPARAZZIINDO.COM. SINJAI – Maraknya kegiatan usaha hilir (PERTAMINI) di beberapa Kabupaten/Kota menjadi pemandangan biasa yang sering kita jumpai dipinggiran Jalan, baik di Kota, Kabupaten hingga ke Pedesaan dengan label “PERTAMINI”.

Usaha Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sebelumnya kita ketahui menjual bensin secara eceran dengan wadah botol atau jerigen, kini telah berubah menjadi Usaha PERTAMINI, dan usaha ini tumbuh “menjamur” di tengah Pandemi Covid-19.

Namun sayangnya sebagian pelaku usaha BBM PERTAMINI ini tidak memiliki izin resmi atau belum mengantongi izin usaha dari pihak Pemerintah atau dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIGAS) (Pertamina) dalam pengoperasiannya secara resmi, atau dengan kata lain usaha tersebut ilegal, karena tidak memiliki izin, baik dari standar Keselamatan.

Seperti halnya di Kabupaten Sinjai, kegiatan usaha PERTAMINI ini sudah tidak terhitung lagi berapa banyak PERTAMINI yang beroperasi dan konon kabarnya diduga tanpa disertai izin usaha.

Salah seorang pelaku usaha bensin eceran yang kini telah memiliki mesin PERTAMINI di salah satu tempat di Kota Sinjai, ketika ditanya soal izin usahanya menjual BBM jenis Premium, mengatakan,”Izinnya tidak ada pak, karena ini sama saja dengan kita jualan bensin botolan seperti dulu, cuma tempatnya sekarang yang kita belikan agar lebih mudah lagi, tapi kalau izinnya pak memang tidak ada,”Ujarnya polos.

Lanjutnya, “Mesin PERTAMINI ini saya beli di Bulukumba, dengan harga Rp, 25 Juta untuk dua tempat, tapi kalau satu tempat saja harganya lebih murah Rp, 17 Juta pak, dan Box PERTAMINI ini penjualnya jamin kwalitasnya,”Tuturnya.

Sementara itu Kepala Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PMPTSP) Sinjai, Lukman Dahlan saat dihubungi Paparazziindo.com. Via Telepon WhatsApp, Kamis (8/4/2021), mengaku, sampai saat ini izin usaha untuk PERTAMINI di Sinjai itu tidak ada.

“Terkait izin usaha PERTAMINI yang ada di Kabupaten Sinjai, itu belum ada Izinnya yang dikeluarkan untuk jenis Usaha PERTAMINI, karena usaha itu harus memenuhi standar keamanan. Jadi kami belum pernah mengeluarkan izin Pertamini, semuanya itu Ilegal,”Tegasnya.

Kecuali ada dua jenis Usaha yang sejenis Pertamini di Desa Lamattiriaja, itu ada dua titik tapi itu resmi milik Pertamina bekerjasama dengan Kementerian Desa, tapi bukan Pertamini, cuman saya lupa namanya, “Tuturnya.

Lanjutnya, jadi Kalau terkait izin usaha itu ada di PMPTSP, kalau ada yang bermohon Izin akan kita tinjau dulu sesuai aturan, tapi kalau dari sisi pengawasannya ada di OPD tehnis terkait, itu yang perlu dipahami juga oleh masyarakat.

Sedangkan Kepala Seksi pengawasan di Dinas Perdagangan Sinjai, Burhan, yang ditemui terpisah di ruangannya, Menyampaikan, keberadaan PERTAMINI di Sinjai sampai saat ini kami tidak bisa juga menindaki, kami hanya melakukan bentuk pengawasan di lapangan, soal pembelian BBM di Pertamina,” Jelasnya.

Namun terkait persoalan izin usaha PERTAMINI, setahu saya itu tidak ada Izinnya, pihak PERTAMINA juga mengakui sewaktu saya ikut rapat di Makassar beberapa waktu lalu, Pertamina mengatakan, Usaha PERTAMINI itu ilegal tidak ada Izinnya.

Tapi lebih jelasnya silahkan tanyakan juga di Dinas Perizinan, karena saya disini hanya sebatas pengawasan di lapangan,” Tutup Burhan.

Kegiatan usaha PERTAMINI ini meski menjadi salah satu alternatif untuk mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) selain di SPBU PERTAMINA.

Akan tetapi perlu diketahui usaha ini berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang kegiatan usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, menyimpulkan bahwa kegiatan usaha hilir harus dilakukan oleh badan Usaha yang memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Menteri yang Bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi, dalam hal ini menteri Energi dan sumber daya mineral (ESDM). Seperti dikutip dari Smart Legal ID.

Usaha PERTAMINI jika tidak memiliki izin usaha bisa dikenakan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) berupa : Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha pengolahan dipidana dengan Pidana Penjara paling lama 5 (Lima) tahun dan denda paling tinggi Rp. 50, Miliar.

Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp, 40 Miliar

Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp,30.Miliar, Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp, 30 Miliar.

Sementara jika yang dijual adalah bahan bakar bersubsidi, maka bisa dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling lama 6 tahun dan denda sampai Rp 60 miliar sesuai Pasal 55 UU Migas.

Jadi, jika ingin membuka usaha Pertamini maka ada izin usaha sebagai syarat wajib.

(*/Elang)

Facebook Comments