oleh

Beri Ruang dan Kesempatan Kejaksaan Negeri Sinjai Tuntaskan Dugaan Tipikor di Sinjai           

Opini

Oleh : Nurzaman Razaq

PAPARAZZIINDO.COM. –  Dalam sebulan terakhir ini, Kabupaten Sinjai yang menurut sebagai kalangan sebagai “Darurat Korupsi”, di semarakkan beragam aksi unjuk rasa sejumlah elemen ormas dan kemahasiswaan, menjadi opini publik di media sosial serta media pers, menuntut Kejaksaan Negeri (Kejari) Sinjai untuk menuntaskan sejumlah dugaan korupsi yang ditanganinya selama ini.

Tuntutan penuntasan dugaan korupsi itu, sudah sewajarnya dilakukan agar mendapatkan kepastian hukum dan tidak menjadi opini yang liar menggelinding kemana-mana, sekaligus menegakkan citra dan kewibaawa Kejari Sinjai.

Sebagaimana jika mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I., Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Di dalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004).

Seperti kasus dugaan korupsi yang terlanjur menjadi komsumsi publik dan selalu dteriakkan elemen masyarakat dan kemahasiswaan dalam unjuk rasanya pada setiap kesempatan diantaranya, proyek pembangunan Masjid Islamic Centre, dana kapitasi, anggaran covid-19, kasus pembangunan tower, insentif, pungli pengurusan dokumen kapal baru di Syahbandar dan dana hibah PDAM Sinjai.

PATUT DIAPRESIASI.

Terlepas dari segala tuntutan dan desakan penuntasan dugaan kasus korupsi di Sinjai, Kejari Sinjai yang saat ini dipimpin Ajie Prasetya PATUT pula DIAPRESIASI kinerjanya.

Selama memimpin Kejari Sinjai, Ajie Prasetya dan komponennya telah memperlihatkan pelaksaan tugas dan fungsi Kejakaan, dimana telah dan berupaya melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengawasi jalannya penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum.

Dalam melaksanakan tugas Kejaksaan menyelenggarakan fungsi dan tugasnya itu, Kejari Sinjai senantiasa melaksanakan penegakan hukum baik preventif maupun represif yang berintikan keadilan dibidang pidana, penyelenggaraan intelijen yustisial dibidang ketertiban dan ketenteraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, menegakkan kewibawaan pemerintah dan penyelamatan kekayaan negara, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Presiden.

MENYELAMATKAN KEUANGAN NEGARA.

Terkait kinerja dalam penuntutan perkara, pihak Kejari Sinjai telah menuntaskan tuntutannya dan menyelamatkan keuangan negara miliaran rupiah diantaranya, penuntutan terhadap kasus tindak pidana korupsi (Tiikor) terhadap pekerjaan proyek trotoar tahun anggaran 2018 di Sinjai.

Dimana dalam penuntutannya, majelis hakim Tipikor Pengadilan Negeri Makassar telah memvonis dua terdakwanya masing-masing Sofyan dan Agus Zainal, ST,Rabu (19/05/2021) lalu masing-masing untuk Sofyan divonis berupa pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan; (4).Menetapkan agar Terdakwa Membayar Denda sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh juta rupiah) Subsider 2 (dua) bulan kurungan. 5.Menghukum pula Terdakwa dengan membayar uang pengganti sebesar Rp. 79 juta,
Selanjutnya, Agus Zainal,ST dijatuhi pidana berupa pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan; (4).Menetapkan agar Terdakwa Membayar Denda sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah) Subsider 2 (dua) bulan kurungan. (5).Menghukum pula Terdakwa dengan membayar uang pengganti sebesar Rp. 79 juta.

Dalam kasus lain, penuntutan terhadap terdakwa dugaan Tipikor lainnya telah dituntaskan dengan adanya penetapan vonis baik di Pengadilan Negeri Sinjai maupun di Pengadilan Negeri Makassar, yang merupakan Tindakan penyelamatan keuangan negara.

Sepekan sebelum perayaan Idul Fitri 2021, tepatnya Rabu (05/05/2021) Kepala Kejaksaan Negeri ( Kajari) Sinjai, Ajie Prasetya menggelar jumpa pers di kantornya, terkait penyelidikan dua kasus dugaan Tipikor ditangani Kejaksaan Negeri Sinjai, kini status penanganannya berlanjut ke tingkat penyidikan.

Kejari Sinjai yang didampingi Kasi Intel Kejari, Helmy dan Kasi Pidsus, Joharca menyampaikan, kasus dugaan Tipikor yang dimaksud adalah, pertama pembangunan Rumah Susun (Rusun) yang berlokasi di Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, dibangun Tahun 2018 lalu dengan anggaran yang bersumber dari APBN Kementrian PUPR, senilai Rp 13,8 Miliar.

Kasus dugaan Tipikor yang kedua, lanjutnya Ajie Prasetya, soal program bantuan hibah dari Pusat yang dikelola oleh PDAM Tirta Sinjai Bersatu selama tiga Tahun, dari 2017 Rp 2 Miliar, 2018 Rp, 3 Miliar dan di 2019 Rp3 miliar yang total anggaran keseluruhan Rp 8 Miliar.

Ajie menegaskan, ” Dua Kasus Miliaran dugaan Tindak pidana Korupsi ini, Insya Allah akan kita tuntaskan secepatnya secara Proporsional dan transparan,”tandasnnya seraya menambahkan, kasus ini sudah kita rampungkan dan ditingkatkan statusnya dari proses Penyelidikan menjadi penyidikan..

Untuk diketahui dari dua Kasus dugaan Tipikor tersebut, Rusun sudah ada 15 orang yang telah dimintai keterangannya, sedangkan Kasus Pengelolaan Dana Hibah sudah ada 20 yang juga telah dimintai keterangannya,” jelasnya menambahkan.

BERI RUANG DAN KESEMPATAN.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kejari Sinjai memang patut dituntut mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum, mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan serta wajib menggali nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Namun tentu tidak semudah membalik telapak tangan dalam upaya menuntaskan kasus-kasus dugaan korupsi yang ditangani Kejari Sinjai.

Sejumlah tupoksi dan tahapan yang harus dilalui diantaranya melalui proses penyelidikan terdiri dari : 1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; 2. Mencari keterangan dan barang bukti; 3. Memeriksa saksi-saksi termasuk meminta keterangan ahli, menanti hasil audit kerugian negara dari BPK.

Selanjutnya memasuki tahapan penyidikan dimana dalam tahap ini kemungkinannya telah ditetapkan tersangka, selanjutnya pelimpahan berkas ke pengadilan setempat.

Dalam menangani kasus-kasus seperti tentu menghabiskan waktu lama yang tidak boleh hanya sekedar mengejar target, diperlukan pencermatan hukum, analisa hukum, selektif dalam memeriksa saksi yang jelas tidak hanya 1 sampai lima saksi, bahkan harus hingga 50-an saksi yang dimintai keterangannya.

Hal ini untuk menemukan titik terang diantara saksi ditemukan tersangkanya. Itu baru satu kasus dugaan korupsi yang ditangani. Bagaimana jika kasus dugaan Tipikor secara rentetan masuk untuk untuk ditangani.

Oleh karena itu, mari kita bersama-sama memberi ruang dan kesempatan Kejari Sinjai dalam menuntaskan seluruh kasus dugaan Tipikor yang saat ini dalam proses penyelidikan dan penyidikan.

Ajie Prasetya telah menegaskan melalui media pers, Menanggapi aksi unjuk rasa yang meminta kasus Tipikor diselesaikan menjelaskan, pihaknya masih mendalami kasus-kasus korupsi yang ada di Sinjai dan akan segera dituntaskan.

(Penulis adalah : Ketua Umum Lsm “Bersatu” Kabupaten Sinjai).

Facebook Comments