oleh

APBD Sinjai 2018 Defisit 8 Miliar, Kepala BPKAD : “BPJS Salah Satu Soalnya”

-News, Pemerintahan-1.616 views

SINJAI, paparazziindo.com. Pemerintahan Kabupaten Sinjai dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2018 mengalami defisit sekitar 8 milyar, sehingga akan mencari pos yang in efisien agar dipangkas untuk menutupi defisit.

Hal ini diungkapkan Kepala BPKAD Sinjai, Hj. Ratna saat ditemui Media ini usai acara pembukaan Pameran Inovasi di Gedung Pertemuan, senin (27/8/18). Menurutnya defisit anggaran tersebut solusinya harus ditutupi.

“Kita harus mampu menutupi dan itu harus kita sukseskan, saya tidak mau memberikan beban kepada Bupati baru, sepanjang hitungan kita memang proyeksi progres perkembangan pendapatan sampai 6 bulan ke depan membaik,” katanya.

Ia katakan bahwa cara menutupi defisit tersebut tidak berdampak bagi kegiatan OPD yang dipangkas anggarannya, namun mencari pos yang in efesien saja, misalnya perjalanan dinas dan study banding yang dianggap tidak normal dan tidak menunjang tupoksi.

“Soal penambahan anggaran OPD itu tidak ada, cuma ada pergeseran anggaran dari kurang penting menjadi penting dan yang tidak penting menjadi tiada,” terang Ratna

Ditanya terkait hal yang membuat defisit, Ratna yang sejak menduduki Kepala BPKAD mengantar Kabupaten Sinjai meraih Opini WTP 2 kali berturut-turut ini lantas menuturkan bahwa banyak hal yang membuat defisit, termasuk soal BPJS harus dibayar sampai desember dan soal gaji 14 pegawai.

“Saya juga ditantang Pemprov melalui pak Bupati untuk menutupi defisit, padahal menurutnya Pemprov pernah mengalami defisit 100 milyar,” kuncinya.

Terpisah, Ketua Kopel Sulawesi, Musaddaq mengatakan jika terjadinya defisit adalah hal yang wajar sepanjang tidak melampaui batas.

“Dengan terjadinya defisit itu wajar karena memang APBD pokok. APBD diproyeksikan, siapa tahu ada kenaikan harga atau inflasi yang mempengaruhi defisit, namun ada batasnya berdasarkan perintah, jika melampaui batas akan mempengaruhi keuangan,” terang Musaddaq.

“Soal pemangkasan anggaran, Pemerintah juga harus jeli melihat keadaan, seperti pelayanan publik itu sebenarnya harus dipilah karena persoalan pelayanan publik persoalan banyak orang,” tambahnya. (Anto)

Editor/Ashari

Facebook Comments